Bawaslu Berau Laksanakan Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Gerindra

Bawaslu Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan silaturahmi dan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Berau. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Berau Jakariya, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau Gideon Andris, serta Anggota DPRD Kabupaten Berau Sutami, bersama pimpinan dan jajaran Bawaslu Kabupaten Berau.

Ketua Bawaslu Kabupaten Berau Ira Kencana dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dengan partai politik serta menerima berbagai masukan terkait penyelenggaraan Pemilu. Ia juga menyinggung sejumlah isu kepemiluan, di antaranya wacana pemisahan Pemilu nasional dan lokal serta perlunya perbaikan sistem Pemilu ke depan.

“Perbaikan sistem Pemilu menjadi hal penting untuk terus dibahas bersama. Selain itu, praktik politik uang yang terjadi selama ini juga perlu menjadi perhatian bersama karena dalam banyak hal sudah dianggap sebagai kebiasaan. Oleh karena itu, edukasi kepada pemilih perlu dilakukan secara bersama melalui kolaborasi antara penyelenggara Pemilu dan partai politik,” ujar Ira Kencana.

Anggota Bawaslu Kabupaten Berau Tamjidillah Noor menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapat berbagai tantangan, salah satunya terkait regulasi yang ada. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemilu juga menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana yang terlihat pada Pemilu 2024 yang menimbulkan kelelahan bagi banyak penyelenggara di tingkat bawah.

“Dalam pelaksanaan Pemilu, keterbatasan SDM menjadi salah satu tantangan. Beban kerja yang besar pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi perhatian serius agar ke depan sistem dapat diperbaiki,” jelas Tamjidillah Noor.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Berau Jakariya, menyampaikan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia juga menilai perlu adanya perbaikan sistem, terutama yang berkaitan dengan praktik politik uang yang kerap terjadi secara berjenjang.

“Demokrasi yang kita jalankan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu sistem yang ada perlu terus diperbaiki, termasuk pengaturan yang lebih kuat untuk mencegah praktik politik uang yang selama ini terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Berau Sutami menyoroti sejumlah hal terkait penyelenggaraan Pemilu di daerah, termasuk aturan jumlah kursi DPRD serta besarnya beban kerja penyelenggara Pemilu di tingkat bawah. Ia menyebut bahwa proses penghitungan suara yang sangat banyak seringkali menimbulkan kelelahan bagi petugas.

Ia juga menyampaikan bahwa tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu persoalan yang perlu dipikirkan bersama, termasuk kemungkinan alternatif mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, selama tetap berada dalam kerangka sistem demokrasi yang baik.

Anggota DPRD Kabupaten Berau Gideon Andris menambahkan bahwa pelaksanaan Pemilu dengan sistem yang ada saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran dan sistem yang berjalan saat ini, proses penyelenggaraan Pemilu menjadi cukup berat.

“Dengan sistem yang ada sekarang, pelaksanaan Pemilu cukup berat. Di sisi lain, dalam praktiknya masyarakat seringkali tidak lagi melihat visi, misi, dan program calon, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemberian uang,” ungkap Gideon Andris.

Ia juga menilai bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun aspek penindakan terhadap pelanggaran masih perlu diperkuat. Selain itu, menurutnya masih terdapat sejumlah celah dalam sistem Pemilu yang perlu diperbaiki agar kualitas demokrasi ke depan dapat semakin baik.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya pemutakhiran data partai politik sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tahapan Pemilu yang akan datang.