Bawaslu Berau Lakukan Audiensi dengan PDIP, Perkuat Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu

Berau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau menggelar audiensi dan silaturahmi konsolidasi demokrasi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Berau. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 02 Maret 2026, bertempat di Kantor Ketua DPC PDIP Berau, ini menjadi forum strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di luar tahapan.

Rombongan Bawaslu Berau yang terdiri dari Anggota Bawaslu Natalis L. Wada, Tamjidillah Noor, serta jajaran staf sekretariat, diterima langsung oleh Ketua DPC PDIP Berau, Edi Susilo, beserta jajarannya. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepahaman penting terkait pengawasan pemilu ke depan.

Dalam forum dialog yang konstruktif tersebut, Bawaslu dan PDIP membahas sepuluh isu strategis kepemiluan, antara lain:

1. Masukan terhadap Pelaksanaan Demokrasi
PDIP menyampaikan masukan agar pelaksanaan demokrasi ke depan semakin berkualitas, transparan, dan berintegritas, dengan memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan literasi politik masyarakat.

2. Update Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
Dibahas perkembangan dan pembaruan data partai politik melalui Sipol sebagai instrumen administrasi yang harus dikelola secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peningkatan Wawasan Kepemiluan
Ditekankan pentingnya peningkatan pemahaman regulasi kepemiluan bagi pengurus dan kader partai guna meminimalisir potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.

4. Tanggapan atas Keresahan yang Muncul
Bawaslu menyampaikan komitmen untuk merespons secara profesional setiap dinamika dan keresahan yang berkembang di masyarakat maupun partai politik, sesuai koridor hukum yang berlaku.

5. Pendidikan Politik oleh Partai
Partai politik diharapkan secara aktif melaksanakan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat sebagai bentuk penguatan demokrasi substantif.

6. Penguatan Pengawasan Partisipatif
Disepakati pentingnya kolaborasi dalam mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial dalam proses pemilu.

7. Sikap Tegas terhadap Politik Uang
Bawaslu menegaskan komitmen untuk bersikap tegas terhadap praktik politik uang, dengan penguatan pengawasan, optimalisasi sumber daya pengawas, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

8. Perlu Pembaruan Regulasi
Mengemuka pandangan bahwa regulasi kepemiluan perlu terus dievaluasi dan diperbarui agar mampu menjawab dinamika politik dan tantangan pemilu ke depan.

9. Syarat Formil dan Materil Laporan
Disampaikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat ditindaklanjuti.

10. Penanganan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, baik administrasi, etik, maupun tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Audiensi ini bertujuan membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Bawaslu dan partai politik dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi partai politik terkait pelaksanaan demokrasi serta pengawasan tahapan pemilu ke depan.

Natalis L. Wada, salah satu anggota Bawaslu Berau yang hadir, menyampaikan bahwa sinergi kelembagaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kami ingin memastikan bahwa meskipun saat ini berada di luar tahapan aktif, komunikasi dan koordinasi dengan partai politik tetap terjalin dengan baik. Ini adalah investasi demokrasi untuk pemilu yang lebih berkualitas ke depan," ujar Natalis.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Berau, Edi Susilo, mengapresiasi langkah Bawaslu yang proaktif melakukan konsolidasi dengan partai politik. Ia menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pengawasan partisipatif dan bersikap tegas terhadap praktik politik uang.

"Kami siap bersinergi dengan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Pendidikan politik kepada kader dan masyarakat akan terus kami lakukan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi demokrasi yang sehat," tegas Edi.

Secara keseluruhan, audiensi ini memperkuat komitmen bersama untuk menjaga proses pemilu agar berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), serta menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.