Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Berau Vol II

Berau, Memanfaatkan kemajuan teknologi di bulan Ramadan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau menggelar kegiatan "Ngabuburit Pengawasan" secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung sore ini menghadirkan Anggota Bawaslu Berau, Tamjidillah Noor, sebagai narasumber tunggal untuk membahas isu krusial yang selalu menghantui penyelenggaraan pemilu, yaitu politik uang (money politics).

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, komunitas pemuda, perwakilan organisasi masyarakat, hingga jurnalis ini, sengaja digelar secara daring untuk menjangkau partisipan yang lebih luas tanpa harus meninggalkan aktivitas menunggu waktu berbuka puasa.

Dalam pemaparannya, Tamjidillah Noor yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Berau, menegaskan bahwa politik uang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak legitimate dan berpotensi korup.

"Politik uang ini seperti penyakit menular yang kronis. Jika praktik ini terus dibiarkan, maka yang akan lahir adalah pemimpin yang hanya memikirkan bagaimana mengembalikan modal saat kampanye, bukan memikirkan kesejahteraan rakyat. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi sudah masuk ke ranah pidana pemilu," tegas Tamjidillah di hadapan para peserta daring, Rabu (25/02/2026) .

Dalam diskusi interaktif yang berlangsung hangat tersebut, Tamjidillah menjelaskan berbagai modus operandi politik uang yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa praktik ini tidak lagi semata-mata terjadi pada saat hari pemungutan suara, melainkan sudah merambah ke tahapan-tahapan awal, seperti masa kampanye, bahkan sosialisasi.

"Modusnya semakin canggih. Dulu mungkin kita hanya mengenal 'serangan fajar' dalam bentuk amplop berisi uang tunai. Sekarang, politik uang bisa dilakukan dalam bentuk pemberian sembako, paket data internet, undian berhadiah, hingga transfer melalui dompet digital atau e-wallet. Ini yang harus kita cermati bersama," ujarnya .

Mengacu pada diskusi konsolidasi demokrasi yang sebelumnya digelar internal Bawaslu, Tamjidillah menambahkan bahwa tantangan pengawasan saat ini semakin berat karena berkelindan dengan isu disinformasi dan hoaks . Menurutnya, politik uang sering kali berjalan beriringan dengan penyebaran berita bohong untuk menjatuhkan lawan politik atau menaikkan popularitas calon tertentu secara instan .

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Instruksi Ketua Bawaslu RI sudah jelas, bahwa kita harus aktif membangun partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah mata dan telinga kami di lapangan. Jika melihat, mengetahui, atau mendengar adanya indikasi praktik politik uang, segera laporkan kepada Bawaslu. Jangan takut, identitas pelapor pasti kami jamin kerahasiaannya," imbau Tamjidillah, mengulang komitmen lembaga yang telah ditegaskan dalam berbagai kesempatan .

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Berau berharap kesadaran kritis masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi, dapat semakin meningkat. Tamjidillah menegaskan bahwa memilih pemimpin adalah menentukan masa depan daerah lima tahun ke depan, sehingga tidak boleh ada ruang sedikit pun untuk politik uang.