Hadiri Rapat Paripurna DPRD Berau, Ira Kencana: Tata Kelola yang Baik Menguatkan Demokrasi

Tanjung Redeb, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau yang membahas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap persetujuan penetapan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (26/8/2026).

Kehadiran lembaga pengawas pemilu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstitusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Berau itu berjalan dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran eksekutif, legislatif, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau, Ira Kencana, menyampaikan bahwa partisipasi Bawaslu dalam agenda legislasi daerah merupakan wujud komitmen lembaga dalam mengawal proses demokrasi, tidak hanya terbatas pada momen pemilihan umum.

“Demokrasi tidak hanya terlihat ketika pemilu berlangsung. Demokrasi juga tercermin dari bagaimana setiap lembaga menjalankan kewenangannya secara terbuka, bertanggung jawab, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujar Ira Kencana usai mengikuti jalannya rapat paripurna.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Berau terus mendorong kolaborasi kelembagaan dengan tetap menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Menurutnya, penguatan sinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Berau mengapresiasi kehadiran Bawaslu yang dinilai memberikan warna tersendiri dalam proses pembahasan ranperda, khususnya dalam aspek transparansi dan partisipasi publik. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Rapat paripurna tersebut akhirnya menyepakati sejumlah ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhirnya. Proses penetapan tersebut direncanakan akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.