Petakan Kerawanan Kampanye dan Dana Kampanye Sejak Dini, Bawaslu Berau Ikuti Poli Jumat Berkah Bawaslu Kaltim

TANJUNG REDEB – Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pojok Literasi bertajuk "Jum’at BERKAH" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Jumat (4/9/2026).

Kegiatan strategis yang diinisiasi untuk memetakan potensi kerawanan pada tahapan kampanye dan dana kampanye ini, diikuti oleh jajaran Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kaltim beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Forum ini menjadi wadah krusial untuk berbagi pengalaman empiris terkait hasil pengawasan pada Pilkada 2024.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Berau menyimak pemaparan komprehensif dari tiga perwakilan daerah terkait hasil identifikasi kerawanan di wilayah masing-masing. Ketiga perwakilan tersebut yakni Sella Lestari dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Dwi Handoko dari Bawaslu Kabupaten Paser, dan Alan Dwi Purnomo dari Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Fokus pembahasan mengerucut pada berbagai potensi pelanggaran yang kerap terjadi di lapangan. Kerawanan yang dibedah meliputi praktik politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa, penyalahgunaan fasilitas pemerintah, pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK), kampanye di luar jadwal, penyebaran hoaks, isu SARA, hingga tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye.

Berbagai studi kasus menarik turut menjadi bahan diskusi. Bawaslu Mahakam Ulu membagikan pengalaman menangani dugaan keterlibatan pejabat negara dan aparatur kampung. Sementara itu, Bawaslu Paser membeberkan keberhasilan menertibkan 2.912 dari 2.965 APK yang terindikasi melanggar aturan (sekitar 98,2 persen). Di sisi lain, Bawaslu PPU menyoroti pengawasan dana kampanye, khususnya dalam mengantisipasi sumbangan terlarang, penyumbang fiktif, dan ketidaksesuaian laporan.

Bagi Bawaslu Berau, paparan pengalaman dan praktik baik (best practices) dari kabupaten/kota lain ini menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga. Jajaran Bawaslu Kaltim sepakat bahwa hasil pemetaan kerawanan lintas daerah ini akan diadopsi sebagai masukan untuk memperkuat kebijakan dan strategi pengawasan, serta mendorong penguatan edukasi publik di masing-masing wilayah, termasuk di Kabupaten Berau, guna menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.